25.9.08

bakrie berulah lagi

Bakrie berulah lagi. Setelah menelantarkan ribuan korban Lapindo Brantas di Sidoarjo, salah satu anak perusahaan Bakrie Group yang lain, Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, berseteru dengan pemerintah setempat karena tidak pernah membayar pajak daerah sejak 1998 senilai Rp 37 milyar. Bukan itu saja, KPC juga dituduh memperluas lahan pertambangan tanpa ijin, alias melakukan penyerobotan lahan.

Ya, KPC yang merupakan anak perusahaan Bumi Resources Tbk--yang dimiliki keluarga Bakrie--saat ini tengah menghadapi gugatan terkait kewajibannya yang tak pernah ditunaikan. Ia menjadi salah satu dari enam perusahaan pertambangan batubara yang menunggak royalti--dengan nilai total 7 triliun. Ini tentu Ironis. Bakrie adalah seorang menteri, dan lewat Bumi Resources-nya, ia telah menjadi orang terkaya se-Indonesia, dengan kapitalisasi sekitar 40 triliun. Tapi anehnya, ia tidak juga menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Ini tentu bikin muak.

Cerita tentang lumpur Lapindo yang menenggelamkan 12 desa, 34 sekolah dan membuat ribuan orang terlunta-lunta hingga kini masih lekat di kepala kita. Dan kini, Bakrie berulah lagi. Sangat jelas betapa tidak bertanggungjawabnya keluarga ini. Dengan kekayaan yang sedemikian besar, bukan hal yang sulit bagi Bakrie Family untuk melunasi tunggakan 37 miliar maupun membayar ganti rugi warga korban Lapindo. Namun itu tidak ia lakukan.

Alih-alih menebus kesalahannya, Bakrie Group berusaha melepaskan tanggungjawab dengan cara menjual sahamnya di Lapindo Brantas ke perusahaan investasi yang tidak jelas yang bermarkas di British Virgin Island, Freehold Group Ltd. Dan kini, Bakrie sedang berusaha untuk mengalihkan tanggungjawab lumpur Lapindo ke pemerintah. Dan benar, ganti rugi korban Lapindo sejauh ini diambilkan dari anggaran APBN, bukan dari duit Bakrie Group. Absurd memang.

Dan tampaknya, skenario ala Lapindo akan kembali digunakan Bakrie. Di tengah gugatan soal royalti dan penyerobotan lahan, Bakrie bermaksud menjual sahamnya di Kaltim Prima Coal--alih-alih menyelesaikannya. Paling tidak itu kesimpulan yang bisa diambil ketika kita membaca laporan majalah Law & Order (LO) baru-baru ini. Dalam sms-nya yang nyasar ke salah satu redaksi majalah LO, Bakrie berujar pada seseorang, "Ra, KPC lagi banyak masalah. Apa kita jual aja ya?"

Itulah Bakrie. Pengusaha yang menteri, menteri yang pengusaha. Orang yang beberapa kali mengatasnamakan pengusaha pribumi, tapi perilakunya seperti kumpeni. Yang di satu sisi senang mengekploitasi tapi di sisi lain 'sok' memberi penghargaan pada generasi negeri ini yang berprestasi: lewat Bakrie Award.

Tapi apa mau dikata. Jika tidak begitu bukan Bakrie namanya. Dan saat-saat ini, Aburizal Bakrie berusaha menanamkan pengaruhnya ke banyak orang dan kalangan. Dengan uangnya yang triliunan, hal itu tampaknya tidak sulit. Ia bisa menyumbang, membantu dan membiayai siapa pun yang kiranya bisa ikut mengamankan kepentingan bisnis dan politiknya. Dan salah satu yang dibiayainya adalah Rizal Mallarangeng dengan Freedom Institute-nya. Hebat bukan?



1 comment:

  1. dan yg lbh absord lagi pemerintah mau aja mengambil alih tugas ganti rugi Bakris Family...ada apa ya...

    ReplyDelete