2.6.09

neoliberalisme

Neo-Liberalisme. Istilah itu tiba-tiba saja menyeruak menjelang kampanye pilpres. Entah siapa yang memulai, namun yang jelas pihak SBY-Boediono menjadi pihak yang merasa dipojokkan dengan stigma tersebut. Sehingga dalam sejumlah kesempatan, SBY maupun Boediono berusaha mengklarifikasi bahwa diri mereka bukan neolib.

Bagi para ekonom dan kalangan pergerakan, istilah neo-liberalisme jelas bukan hal yang asing. Tapi buat orang awam, niscaya mereka bertanya-tanya: mahluk apakah itu, sehingga harus diributkan sedemikian rupa?

Neo-liberalisme mengemuka berbarengan dengan menguatnya gerakan anti-globalisasi. Bahkan istilah neo-liberalisme sering dipertukarkan dengan globalisasi. Kalangan pergerakan menganggap bahwa globalisasi (baik atas barang, jasa, tenaga kerja maupun modal) membuat ketimpangan antar negara kian menguat. Globalisasi yang berarti free trade and free market juga dianggap yang menjadi sumber (kelanggengan) kemiskinan negara-negara dunia ketiga.

Secara filosofis, gagasan neo-liberal sering dirujukkan pada Adam Smith, yang terkenal dengan karyanya, The Wealth of Nations. Dalam bukunya tersebut, Adam Smith kurang lebih menyatakan bahwa kemakmuran sebuah bangsa akan lebih mudah dicapai kalau negara tersebut meliberalisasi ekonomi/pasarnya. Liberalisasi dalam hal ini adalah "no restriction on manufacturing, no barriers to commerce, no tarrifs." Pasar mesti dibiarkan terbuka, tanpa intervensi, karena hanya dengan keterbukaan dan bebas intervensilah persaingan yang "fair" bisa terwujud yang pada gilirannya membuat pasar/ekonomi bisa tumbuh dan daya cipta individu bisa berkembang.

Bagaimana dengan posisi negara? Karena liberalisme menganggap pasar harus bebas intervensi, maka negara harus mengambil posisi di luar pasar. Negara, atas nama apa pun, tidak boleh mengintervensi, apalagi ikut-ikutan bisnis. Karena sekali negara melakukan intervensi, maka sistem akan kacau--karena tidak adanya rujukan dan kepastian dalam situasi apa dan bagaimana negara boleh mengintervensi, serta sejauh mana. Negara juga tidak boleh ikut terjun di bisnis, karena akan menimbulkan bias dan conflict of interest. Prinsipnya, negara adalah wasit, dan wasit tidak dibenarkan untuk ikut bermain.

Oleh karenanya, keberadaan BUMN tidak dibenarkan dalam prinsip ekonomi liberal. Dalam hal ini, Amerika dan Inggris adalah contoh sempurna di mana negara tidak memiliki usaha (BUMN). Bahkan perusahaan persenjataan pun dimiliki oleh swasta--meski dengan kontrol yang ketat oleh negara. Pasar yang sehat adalah pasar yang membiarkan persaingan bebas (free), karena hanya persaingan yang bebaslah yang mejamin terjadinya persaingan yang adil (fair). Liberalisme ala Adam Smith percaya akan kemampuan pasar dalam mengelola dan menstabilisasi dirinya sendiri (self-regulating market), jika prinsip-prinsip dasar dipenuhi.

Namun jika ditilik sejarah bangsa-bangsa--termasuk Inggris dan Amerika, tidak ada yang sepenuhnya mempraktekkan prinsip-prinsip Adam Smith di atas. Inggris, dan juga Amerika, sepanjang tahun 1900-an juga banyak mempraktekkan hal-hal yang bertentangan dengan pasar bebas: proteksi dan semacamnya, sebagaimana ditunjukkan Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder. Justru, keberhasilan Inggris dan Amerika dalam menjalankan ekonomi liberalnya bertumpu pada praktek-praktek anti-pasar yang mereka lakukan sebelumnya.

Boleh dikata, sistem ekonomi pasar liberal mendominasi Amerika Serikat di era 1800-an sampai awal 1900-an. Namun berbarengan dengan krisis yang berujung pada Depresi Besar (Great Depression) tahun 1930, Amerika mengubah haluan. Lewat gagasan-gagasan John Maynard Keynes, Amerika merevisi jalan liberalnya. Berpijak pada Keynes, Amerika mulai melakukan intervensi ke pasar--demi alasan stabilisasi. Kebijakan ini dirumuskan dalam apa yang disebut sebagai New Deal Franklin D. Roosevelt.

New Deal inilah yang mendobrak ortodoksi liberal, karena selain berisi berbagai kebijakan untuk mereformasi bisnis dan praktek finansial, New Deal juga berisi program perlindungan terhadap orang miskin/pengangguran. Namun New Deal sama sekali bukan sejenis "sosialisme", karena ia tetap membiarkan kekuasaan korporasi swasta dan free market. Namun boleh dikata pasar bebasnya menjadi terdistorsi (distorted free-market) karena adanya campur tangan negara.

Selama bertahun-tahun Amerika dan sebagian Eropa menempuh jalan ini. Termasuk di era menjelang dan paska Perang Dunia II, yang oleh David Harvey disebut sebagai era "embedded liberalism". Namun pergeseran mulai terjadi ketika Margareth Thatcher berkuasa di Inggris (1978) dan Ronald Reagan menjadi presiden Amerika (1980). Selama berkuasa, Thatcher menghidupkan kembali semangat dan sistem liberal Adam Smith yang disingkirkan sejak Gret Depression. Dengan berpijak pada The Constitution of Liberty-nya filsuf British-Austria, Friedrich August von Hayek, Thatcher menghidupkan kembali kemurnian pasar bebas. "Inilah yang kami percayai," demikian kata Thatcher dalam sebuah forum, sambil menaruh The Constitution of Liberty di mejanya.

Nah, jalan yang diambil Thatcher inilah yang kemudian dianggap sebagai tonggak lahirnya neo-liberalisme. Liberalisme yang sebelumnya mati suri karena terdepak oleh keynesianism kembali dihidupkan. Di era Thatcher, intervensi negara atas pasar berusaha dilenyapkan. Kemurnian pasar berusaha ditegakkan kembali lewat berbagai kebijakan deregulasi, dan pengetatan anggaran ditempuh lewat pemangkasan atas layanan sosial--baik itu layanan kesehatan, pendidikan maupun perumahan.

Di Amerika, Reagan juga mengikuti apa yang dicanangkan Tatcher. Ia menghapus Keynesianism dan menggantinya dengan "new-liberalism". Kebijakan disiplin fiskal dikukuhkan oleh The Fed yang waktu itu dikepalai Paul Volcker. Dalam sejarah ekonomi, apa yang mereka tempuh dikenal sebagai Thatcherism dan Reaganomics.

Selama menerapkan kebijakan neo-liberal, Inggris dan Amerika mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari negara-negara lain di Eropa. Pengangguran juga berhasil dipangkas secara signifikan. Namun kebijakan itu juga berbuah jurang yang makin lebar antara kaum kaya (the have) dan miskin (the have not). Di sinilah kita ditujukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu seiring dengan pemerataan.

Tapi Inggris dan Amerika tampaknya tidak cukup peduli dengan hal ini. Mereka bangga atas pencapaiannya dan berusaha mengekspor jalan liberalnya ke negara-negara lain. Bangsa mana pun yang ingin makmur (seperti Inggris dan Amerika) mesti mempraktekkan ekonomi liberal. Maka di akhir 1980-an, dirumuskanlah Washington Consensus, seperangkat kebijakan yang berisi prinsip-prinsip dasar ekonomi liberal: deregulasi, disiplin fiskal, perdagangan bebas, privatisasi. Pada gilirannya, lewat Bank Dunia, IMF dan WTO yang dalam kamus kaum pergerakan disebut sebagai The Unholy Trinity, Washington Consensus mendominasi perekonomian dunia era 1980-an hingga sekarang.

Namun sejarah bangkitnya liberalisme (neo-liberalisme) tidak melulu datang dari Barat. Selain perkembangan di Inggris dan Amerika awal 1980, apa yang terjadi di China pada tahun 1979 juga dianggap memicu wabah neo-liberalisme. Ketika Mao Ze Dong meninggal dan digantikan oleh Deng Xioping, terjadi pergeseran "kecil" di China. Terprovokasi oleh kemajuan Jepang, Korsel, Taiwan dan Hongkong, Deng mencoba mengadopsi liberalisme dengan cara membuka zona ekonomi khusus di kawasan pesisir Timur. Ternyata, eksperimen tersebut berhasil--dan dianggap tonggak keberhasilan China hari ini.

Pragmatisme Deng dikritik banyak kalangan komunis. Namun sosok bertubuh pendek-kecil itu menjwab lewat kalimatnya yang terkenal, "Tidak penting kucing hitam atau putih, yang penting ia bisa menangkap tikus." Di sini, secara ideologis Deng tampak bukan seorang Marxis ortodoks. Bahkan ada yang menganggap Deng adalah seorang neolib.

Namun pendapat ini jelas keliru. Deng hanya membuka sekelumit wilayahnya untuk investasi asing, tetapi tetap memelihara kontrol atas ekonomi, korporasi dan pasar uangnya. Bahkan ketika China menswastanisasi sejumlah BUMN-nya pada tahun 1997, Barat tetap tidak menganggap China kapitalis. Karena kontrol dan intervensi negara tetap kuat, yang hal itu bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Bahkan sampai China bergabung dalam WTO tahun 2001, ia tetap banyak melindungi kepentingan ekonomi dalam negerinya.

China, justru, memanfaatkan WTO untuk melakukan bargaining atas kepentingan ekonominya terhadap negara-negara maju. Sesuatu yang nyaris tidak pernah ditempuh oleh Indonesia.

bersambung.....
kalo sempet, hehehe...
.

0 comments:

Post a Comment